Penyelewengan dana ACT: Pencabutan izin dan penetapan tersangka

By | July 26, 2022

Kasus dugaan penyelewengan dana dari badan amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) memasuki babak baru. Pendiri dan mantan ketua ACT Ahyudin dan ketua ACT saat ini Ibnu Khajar telah ditetapkan sebagai tersangka setelah serangkaian penyelidikan polisi.

Kasus itu bergerak cepat. Kurang dari sebulan setelah kasus itu terungkap ke publik, polisi menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka. Berikut sejarah dugaan penyelewengan dana ACT dari awal hingga update terakhir.

Awal mula dugaan penyelewengan dana di lingkungan ACT terungkap pertama kali melalui pemberitaan di Majalah Tempo. Berdasarkan laporan tersebut, pengurus Yayasan ACT, khususnya Ahyudin, diduga menggunakan dana masyarakat untuk menyelewengkan dana masyarakat.

Setelah berdiskusi, manajemen ACT akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf itu dikeluarkan oleh Presiden ACT saat ini, Ibnu Khajar. “Kami mohon maaf atas kabar tersebut,” katanya dalam konferensi pers di kantor pusat ACT di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7 April 2022).

Polisi Ibnu Khajar tidak secara tegas membantah tudingan bahwa yayasan yang dipimpinnya telah menyelewengkan dana, namun juga belum dikonfirmasi. Sebagian dari laporan itu berisi kebenaran, kata Ibnu, dan sisanya berisi isu-isu yang tidak diketahui sumbernya sendiri.

Meski demikian, Ibnu menegaskan petinggi ACT digaji ratusan juta rupiah demi kenyamanan mobil mewah. Namun, karena donasi ke ACT menurun, begitu pula hadiah terakhirnya.

“Jadi kalau soalnya berlaku (gaji 250 juta rupiah), sudah kita laksanakan Januari 2021, tapi tidak permanen,” jelas Ibnu. Pada September 2021, ACT memutuskan untuk menurunkan gaji seluruh karyawan karena kondisi keuangan yang memburuk.

Ibnu juga mengaku gaji bulanannya tidak lebih dari 100 juta rupiah. Ibnu meyakini, untuk pemotongan donasi hingga 13,7 persen, dana tersebut digunakan untuk operasional, termasuk pembayaran gaji staf dan pejabat ACT.

Ibnu juga menjelaskan, ACT tidak mematuhi aturan penolakan sumbangan zakat infaq sedekah karena bukan lembaga penggalangan dana melainkan LSM. “Perlu kami sampaikan dalam forum ini bahwa ACT adalah lembaga kemanusiaan yang berizin Kemensos dan bukan lembaga amil zakat yang berizin dari Baznas atau Kemenag,” jelasnya.

Ibnu mengklaim ACT telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ibnu mengakui, sejak Ahyudin mundur dari ACT, pimpinan yayasan telah melakukan pengkajian dan perombakan besar-besaran organisasi.

“Sejak 11 Januari 2022, kesadaran kolektif telah dibangun untuk memperbaiki keadaan institusi. Dengan masukan dari semua cabang, kami telah melakukan penilaian dasar,” katanya.

Temuan PPATK Dugaan penyelewengan dana ini rupanya sudah lama ditangani Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan penyelewengan dana melibatkan keuntungan pribadi dan kegiatan terlarang.

“Ya, ini adalah manifestasi dari kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan kegiatan ilegal,” kata Ivan setelah dikonfirmasi, Senin (7 April 2022). PPATK juga menyampaikan laporan dugaan penyelewengan kepada aparat penegak hukum saat itu, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

Izin Dicabut Akibat kasus ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penagihan Uang dan Barang (PUB) ACT pada 5 Juli 2022. Pasalnya, ACT diduga melanggar aturan terkait pemotongan pajak. Dana donasi ditemukan.

Suzana Teten Masduki dari Divisi Pendanaan Dekranas mengatakan kampanye yang berlangsung pada 21-24 Juli 2022 itu bertujuan untuk mengembangkan produk berkualitas dari Labuan Bajo yang telah menjadi 5 destinasi super prioritas di Indonesia satu.

“Kampanye ini terdiri dari rangkaian kegiatan kolaboratif bertema Craft Stories, bertujuan untuk membina para pelaku usaha khususnya pengembangan produk kerajinan berkualitas khas Labuan Bajo,” kata Susannah di acara Craft Stories, Empowering Artisans di Labuan Bajo, Sabtu 23 Juli 2022, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Lebih lanjut Susannah menegaskan, Indonesia patut berbangga dengan perannya dalam kepresidenan G20 pada 2022. Namun, yang lebih membanggakan adalah semangat UKM, menyambut dan berpartisipasi dalam acara ini.

“Saya pernah melihat UMKM yang utamanya memproduksi kerajinan untuk barang G20, dan kualitasnya bagus,” kata Suzanne.

Center for Digital Society (CfDS) bekerjasama dengan Meta, Kominfo dan APJII menyelenggarakan acara bertajuk Meta Bacarita Local Products: Empowered MSMEs for Indonesia sebagai salah satu rangkaian acara dalam agenda Digital Economy Working Group (DEWG) G20 ).

Dengan kualitas tersebut, Suzana yakin permintaan kerajinan Indonesia tidak akan berhenti sampai di situ. Tapi juga bersiaplah untuk pemulihan ekonomi wisatawan yang kembali ke Labuan Bajo.

“Makanya kami memilih tema Craft Stories tahun ini. Meski sudah berkembang pesat, masih ada beberapa hal yang perlu terus kami tingkatkan agar pengembangannya layak ekspor dan menjadi unggulan Labuan Bajo dan NTT. tulang punggung perekonomian secara keseluruhan,” katanya.

“Untuk G20, ini saat yang tepat untuk meningkatkan kualitas produksi, pengelolaan dan akses pendanaan bagi UMKM kerajinan khususnya di Labuan Bajo dan NTT pada umumnya. Tempat yang luar biasa indah ini lahir banyak kerajinan yang luar biasa Filosofi dan kerajinan cukup mengguncang dunia,” tambah Suzana.

Sementara itu, Eddie Satria, Deputi Direktur Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, menambahkan acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM di bidang produksi, pemasaran, pembiayaan, dan pengelolaan usaha. Dinas kerajinan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Rangkaian kegiatan ini meliputi: bimbingan teknis pembinaan koperasi, pembinaan koperasi kelompok usaha produktif masyarakat, pelatihan kejuruan bagi usaha kecil dan mikro pariwisata, bimbingan peningkatan kualitas produk usaha kecil dan mikro di kawasan/cluster wisata, sosialisasi KUR dan open desktop. bantuan penerbitan. Legalitas usaha berupa Nomor Induk Usaha (NIB).

Selain itu, kegiatan lainnya meliputi desain karir dan pelatihan merek produk bersama untuk UKM, bimbingan teknis kewirausahaan pendukung pariwisata daerah, promosi pencocokan keuangan wirausahawan, promosi literasi digital keuangan, bimbingan teknis pelaporan keuangan terpadu SIDT-KUMKM, pengembangan produk lokal unggulan kolaboratif dan memulai -up lokakarya untuk pengembangan produk unggulan regional.

Eddy mengatakan, serah terima secara simbolis renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu penyerahan token Kredit Usaha Rakyat dan penyerahan token Pinjaman LPDB-KUMMM melalui KSP KOPDIT Suka Damai.

“Untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi superprioritas, diperlukan sinergi semua pihak dalam rangka pengembangan produk kreatif dan produk unggulan daerah, termasuk kerajinan tangan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Eddy.